Oleh Nindira Aryudhani, Koordinator LENTERA OPINI — Awal Februari lalu, jagat berita diramaikan dengan kabar peluang guru nonmuslim beragama Kristen mengajar di madrasah. Ini berawal dari kisah viral seorang guru nonmuslim yang mengajar di Madrasah Aliyah Negeri MAN Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Guru Mata Pelajaran Geografi bernama Eti Kurniawati itu, adalah CPNS Calon Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Agama. 01/02/2021 Peraturan Yang Membolehkan Guru Nonmuslim Mengajar di Madrasah Tak ayal, hal ini pun langsung ditanggapi pihak Kementerian Agama Kemenag. Menurut Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Madrasah Kementerian Agama Muhammad Zain, hal itu dimungkinkan secara regulasi. Menurut Zain, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenag, sebagai sekolah berciri khas Islam, guru mata pelajaran agama di madrasah memang harus beragama Islam. Mata pelajaran agama itu antara lain Akidah Akhlak, Al-Qur’an-Hadis, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Tapi, untuk guru mata pelajaran umum di madrasah, regulasi mengatur bahwa itu bisa juga diampu oleh guru nonmuslim. Karena, kata Zain, hal itu sejalan dengan regulasi sistem merit. Sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan merit yang diatur dalam regulasi. 01/02/2021. Hal ini juga diatur dalam UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS, Permenpan No 23 tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, dan Perka BKN No 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS. Hal ini tidak hanya berlaku di madrasah, tapi juga di sekolah agama lain dan juga perguruan tinggi. Sebagai contoh, di Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri tertentu, ada yang dosen mata kuliah umumnya beragama berbeda. Turut menanggapi hal ini, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menganggap pengangkatan tersebut tidak masalah sepanjang memenuhi tiga unsur pertama tempat, kedua kedaruratan, dan ketiga tidak mengajar pelajaran agama Islam. 03/02/2021 Menurut Dadang, jika suatu daerah itu merupakan daerah dengan jumlah umat muslim yang minoritas dan tidak ada tenaga pengajar muslim lainnya, maka layak untuk menempatkan guru yang berbeda agama di madrasah Islam dengan catatan tidak mengajar pelajaran agama. Sebaliknya, jika suatu daerah itu merupakan daerah dengan penganut Islam mayoritas, maka pengangkatan tersebut hendaknya dipertimbangkan kembali. Logikanya muslim mayoritas 80 persen lebih, mengapa harus memakai guru beragama lain kalau masih banyak yang beragama Islam. Kecuali di daerah minoritas muslim yang gurunya terbatas. Demikian jelas Dadang. Wujud Moderasi Bablas, Tirani pada Mayoritas Ulasan di atas menunjukkan bahwa peraturan-peraturan tersebut diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menilik isi maupun praktiknya, peraturan tersebut memberi peluang luas berinteraksinya murid muslim dengan guru nonmuslim, yang ironisnya dalam hal ini terjadi di sekolah Islam. Pada akhirnya, mau tidak mau kondisi ini sangat mengarah pada adanya moderasi antara warga muslim dan nonmuslim. Yang parahnya, moderasi itu sangat mungkin menjadi bablas. Pasalnya, guru adalah sosok yang “digugu” diikuti dan ditiru. Jadi, sedikit banyak pasti pola pikir dan pola sikap guru ada yang ditularkan kepada murid, mengingat intensifnya interaksi mereka selama proses belajar-mengajar. Bayangkan jika hal ini terjadi antara seorang guru nonmuslim dengan murid muslim di sekolah Islam madrasah. Tidakkah penjagaan akidah seorang murid muslim itu berpotensi untuk terusik melalui pola pikir dan pola sikap sang guru yang tentu saja bersumber dari luar Islam? Bukankah keberadaan sekolah Islam juga untuk mengintensifkan pembelajaran ilmu-ilmu Islam yang termasuk di dalamnya ada pembelajaran soal akidah? Jika ingin pembelajaran dan penjagaan akidah Islam tetap intensif, mengapa harus mendatangkan guru yang beragama nonmuslim? Tanpa bermaksud mendiskriminasi para guru nonmuslim, namun batasan akidah bukanlah sesuatu yang layak untuk dimoderasi, apalagi dikompilasi atau dicampuradukkan. Islam telah mengatur hal ini secara tegas. Allah Swt. berfirman, “Janganlah kalian campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya.” QS Al-Baqarah [02] 42. Sehubungan dengan ayat tersebut, Imam Qatadah dan Mujahid mengartikan ayat ini dengan, “Janganlah kalian campur adukkan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan Islam.” Perkara toleransi antarumat beragama, Islam juga telah mengatur dalam ayat yang lain. Tidak perlu diajari sumber-sumber hukum yang berasal dari luar Islam. Islam sendiri bersumber dari Sang Khalik, yang menurunkan Islam kepada Nabi Muhammad saw. sebagai satu-satunya agama yang diridai-Nya hingga akhir zaman. Allah Swt. berfirman, “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” QS Al-Baqarah [02] 256. Allah Swt. juga berfirman dalam ayat, “Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.” QS Ali Imran [03] 19. Andai benar daerahnya mayoritas nonmuslim, tidakkah bisa diupayakan mutasi guru dari daerah lain demi memperoleh guru muslim untuk bidang studi yang sama? Apakah negara ini sudah kekurangan penduduk berprofesi guru? Padahal di luar sana, guru honorer saja masih membludak yang mengharapkan belas kasih negara. Artinya, alasan daerah mayoritas maupun minoritas muslim/nonmuslim adalah fatal untuk dilontarkan kepada publik. Alasan semacam ini justru kian menunjukkan dengan jelas bahwa negara gagal melindungi akidah rakyatnya yang jumlahnya mayoritas. Ini lagi-lagi tak ubahnya tirani pada mayoritas. Umat Islam tengah ditampilkan seolah-olah mereka “berbahaya” ketika menjadi golongan yang taat. Hingga hal ini menyibukkan pemerintah agar umat Islam termoderasi dan tampil moderat. Dengan kata lain, Islam yang “ramah” dan “damai”. Ini sungguh semakin menegaskan, bahwa demokrasi mencla-mencle. Karena suatu standar bisa ditetapkan sesuai kehendak rezim yang sedang berkuasa. Inilah panggung yang kemudian disebut sekularisasi. Yang selama ini menjadi koridor penjaga bagi tegaknya ideologi kapitalisme. Guru dalam Islam, Tak Sekadar Pengajar Posisi guru dalam Islam tak bisa dilepaskan dari payung besar sistem pendidikan Islam itu sendiri. Bahwa pendidikan ditargetkan untuk menghasilkan individu yang berkepribadian Islam. Jadi porsi guru dalam Islam ini memang tak sekadar mengajar atau menyampaikan materi pelajaran. Melainkan juga mendidik dan mencetak kepribadian pada anak didiknya. Guru bukanlah sebatas gudang ilmu. Namun, ia adalah suri teladan. Teladan adalah unsur penting dalam penilaian baik dan buruknya guru. Jika ia jujur, amanah, mulia, berani, menjaga diri, berhias dengan akhlak-akhlak yang baik; murid-muridnya akan tumbuh menjadi orang yang jujur, amanah, berakhlak mulia, berani dan menjaga diri. Sebaliknya, jika guru berbohong, khianat, munafik, pengecut, maka murid pun akan tumbuh dengan sifat dan akhlak tersebut. Sungguh, peran inilah yang sangat penting dari seorang guru dalam rangka membentuk kepribadian muridnya. Para murid memperoleh gambaran sosok ideal tentu saja dari gurunya. Karenanya, wajib bagi guru untuk menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Teladan yang baik adalah salah satu cara yang paling jitu dalam pembentukan kepribadian murid, menjadi panutan dalam kepribadian, penampilan, karakter, daya pengaruh serta moral. Kaum guru juga wajib mengajarkan metode berpikir yang benar, tidak rida terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat, dan senantiasa meninggikan kebenaran. Menjadi kewajiban para guru untuk menampakkan kerusakan kapitalisme, sekularisme, dan liberalisme, termasuk kebusukan demokrasi. Mereka harus turut memerangi ide-ide kufur tersebut berikut menjelaskan kepalsuan dan bahayanya. Berkata Abdullah bin Mas’ud ra., “Ilmu tidak diukur oleh banyaknya perkataan, tetapi oleh rasa takut kepada Allah.” Jelaslah, bahwa kekuatan kepribadian para murid yang dicetak oleh para guru ini sangat ditentukan kualitas akidahnya. Sehingga, peluang guru nonmuslim mengajar di madrasah adalah pintu pendangkalan akidah bagi generasi Islam. Adanya pemisahan sekolah negeri dengan madrasah sekolah Islam saja sudah jelas menunjukkan kuatnya sekularisasi di dunia pendidikan. Apa jadinya jika guru nonmuslim diberi ruang luas sebagai pencetak generasi muslim melalui sektor pendidikan? Khatimah Sistem kapitalisme tegak dengan segala pemahamannya yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam, bahkan menghancurkan akidah Islam. Kapitalisme juga menebar kerusakan, melalui derivat-derivatnya, yakni sekularisme dan liberalisme. Kapitalisme telah sangat arogan mengaborsi visi besar pendidikan generasi. Yang semestinya menjadi generasi yang bangkit dan bertakwa, menjadi sekadar generasi pekerja, mesin ekonomi para kapitalis. Generasi sekuler adalah mereka ber-tsaqafah yang dangkal, akidah yang lemah, tidak peka, dan tidak paham masalah umat. Alih-alih menjadi pelopor dalam kebangkitan umat. Yang ada justru menjadi beban, bahkan sampah peradaban. Inikah yang kita cita-citakan? Na’udzu billaahi min dzalik. [MNews/Gz] Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!